June 26, 2022

Batal Berangkat, Menag: Semua Negara Belum Dapat Kouta Haji Tahun ini

JAKARTA– Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan
tidak hanya Indonesia, semua negara, khususnya pengirim calon jemaah haji sampai hari ini, Kamis (3/6/2021), atau bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, belum mendapat kouta haji, karena belum adanya penandatanganan nota kesepahaman dengan Arab Saudi.

“Bahkan belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrab menag, dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

“Tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” tegas Menag Yaqut, menegaskan.

Belum adanya MoU ini, kata Gus Yaqut, berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Demikian pula penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Selain itu juga berdampak pula pada penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021 M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” tuturnya.

Padahal kata Menag, dengan kuota lima persen saja dari kuota normal waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari. Sementara waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara di Arab Saudi, hanya tersisa kurang dari 50 hari atau sekitar 1,5 bulan.

“Padahal, dengan kuota 5 peresn dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” ujarnya.

Hal lain menjadi pertimbangan pembatalan keberangkatan jemaah Haji Indonesia tahun ini, adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain, larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf, saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain,” terangnya.

Menag Yaqut, menambahkan pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax,” ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini.

Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

PEWARTA : M. Rain Daling, S.Hum / NSMTIM











Leave a Reply

Your email address will not be published.