NASIONAL
SUARA MERDEKA
January 23, 2022

Legislator Usulkan Anggaran Haji 2021 Direlokasi untuk Kebutuhan Prioritas

JAKARTA– Anggota DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan anggaran penyelenggaraan haji direlokasi untuk kebutuhan prioritas. Apalagi, anggaran haji dalam APBN cukup besar.

Usulan Ketua Fraksi PAN DPR RI ini, menyikapi pembatalan keberangkatan haji tahun ini oleh pemerintah.

“Jika sudah diputuskan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini, pemerintah sebaiknya merelokasi anggaran penyelenggaraan haji untuk kegiatan dan kebutuhan prioritas,”
kata Saleh, dalam pernyataan persnya, Kamis (3/6/2021).

Legislator dapil Sumut II itu. menjelaskan bahwa alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar. Di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, ada Rp250 miliar yang bisa digunakan untuk kegiatan dan kebutuhan mendesak.

“Banyak kegiatan dan kebutuhan yang mendesak di Kementerian Agama,” ujarnya.

Saleh mencontohkan, kebutuhan mendesak itu, seperti pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, dan bantuan rehabilitasi madrasah.

Selain itu, ada pula bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya.

“Kemenag selama ini dinilai selalu terlambat dalam merespon aspirasi masyarakat dan stakeholder-nya. Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspon dan disahuti secara tuntas,” kata Saleh.

“Bahkan, aspirasi yang saya terima, ada dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama 6 bulan terakhir ini. Walau jumlah yang mengadu ke saya sedikit, tetapi saya yakin jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak,” ungkapnya lagi.

Saleh berharap, anggaran penyelenggaraan haji tahun ini tidak boleh direlokasi untuk kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat.

“Saatnya melihat kembali kebutuhan-kebutuhan mendesak dengan memanfaatkan anggaran penyelenggaraan haji tahun ini,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M.

Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag Yaqut, dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Menag Yaqut, mengatakan pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI), baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya.

Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax,” ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

PEWARTA : M. Rain Daling, S.Hum / NSM











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *