June 26, 2022

RKUHP Masuk Prolegnas 2021, Asrul: Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres Layak Dipertahankan

JAKARTA– Sempat menjadi polemik, pemerintah dan Komisi 3 DPR, sepakat agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Salah satu pasal dalam RKUHP yang sempat menjadi sorotan, adalah tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, yang tertuang dalam Bab II Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, menjelaskan, bahwa pasal penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam RKUHP layak dipertahankan.

Dia beralasan, banyak negara yang tradisi demokrasinya sudah lama pun tetap menerapkan kriminalisasi bagi penghina atau penyerangan kepada kepala negara yang menjabat.

“Artinya adalah wajar kalau di dalam KUHP kita berdasarkan benchmarking, pasal terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden, atau penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden itu dipertahankan,” kata Arsul, saat rapat kerja Komisi III DPR RI, dengan Menkumham, Yasonna H. Laoly, beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Namun, Politisi PPP itu, berargumen, agar pasal ini diformulasikan supaya tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tantangannya, kata Asrul, bagaimana agar tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menyasar kasus-kasus penghinaan Presiden.

“Tantangan kita adalah bagaimana ini tidak menabrak putusan MK,” ujarnya.

Dia pun mengungkapkan, DPR periode 2014-2019, telah mengusulkan tiga hal yang harus dilakukan sebagai upaya tidak menabrak putusan MK.

Pertama, kata Asrul, sifat deliknya diubah, dari delik biasa ke delik aduan.

“Kedua, diberi pengecualian pada ayat berikutnya, yang bukan merupakan penyerangan itu apa, dalam rangka terhadap kritik kebijakan atau pembelaan diri,” ujarnya

Dan ketiga, supaya menghindarkan potensi kesewenang-wenangan penegak hukum, maka pidananya harus diturunkan, harus di bawah lima tahun.

“Itu pun kita masih dalam rangka merespon terhadap kekhawatiran masyarakat. Jadi hemat saya pasal ini tetap perlu dipertahankan, tetapi dengan formulasi yang baik yang hati-hati, yang menutup potensi untuk disalahgunakan seminimal mungkin,” jelas Arsul.

Dia pun menjabarkan, agar tidak hanya melihat sisi pandang internal, tapi juga perlu melakukan benchmarking atau tolok ukur, tentang hukum yang terkait penyerangan pemegang kekuasaan, khusunya kepala negara di negara-negara lain.

“Saya melihat bagitu banyak negara-negara demokrasi seperti kita, bahkan yang tradisi demokrasinya lebih lama dari kita, tetap mempertahankan less majesty, ketentuan-ketentuan pidana tentang penyerangan terhadap harkat dan matabat pemegang kekuasaan, khususnya kepala negara. Contoh kita bisa baca di pasal 115 KUHP-nya Denmark, di sana juga ada ancaman hukuman pidana bahkan sampai 4 tahun. Pasal 101 KUHP Islandia, itu juga ancamannya 4 tahun,” ungkap Arsul.

Diketahui, dalam draf RKUHP yang beredar, aturan terkait penghinaan terhadap presiden/wapres diatur dalam BAB II Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 217 yang berbunyi: Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Sementara pasal 218 berbunyi:

Ayat 1: Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat 2: Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Kemudian, Pasal 219 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden/wapres dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Namun, dalam pasal selanjutnya dijelaskan, tindakan pidana tersebut hanya bisa diproses hukum apabila ada aduan. Pengaduan itu dilakukan langsung oleh presiden dan wakil presiden. Tidak bisa diwakilkan.

Pasal 220 berbunyi:


Ayat 1: Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Ayat 2: Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

MASUK PROLEGNAS PRIORITAS 2021

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manisia, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan Komisi III DPR dan Kemenkumham sepakat agar RKUHP segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini (RKUHP) akan segera dimasukkan sebagai RUU Prioritas 2021,” kata Edward, usai raker, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Dia mengatakan, karena RKUHP merupakan “carry over” atau peralihan dari periode DPR 2014-2019, maka yang akan dibahas hanya pasal-pasal yang belum tuntas.

Dalam raker tersebut, salah satu kesimpulannya adalah Komisi III DPR dan Menkumham bersepakat untuk segera menindaklanjuti penyelesaian RKUHP maupun RUU yang telah menjadi prioritas di tahun 2021 dalam rangka mewujudkan penataan sistem peradilan pidana yang terpadu.

PEWARTA : M. Rain Daling / NSM











Leave a Reply

Your email address will not be published.