June 26, 2022

MH Said Abdullah: BPK Harus Bisa lebih Bijak Kabarkan Utang Negara Dalam Kondisi Yang Kurang Kondusif

JAKARTA– Dalam beberapa hari ini arus informasi masyarakat di buat tercengang, hal ini terkait adanya polemik tentang peningkatan utang pemerintah yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) atas Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2020. BPK menyatakan adanya satu kerentanan rasio utang terhadap penerimaan dan rasio pembayaran bunga utang terhadap pemerintaan, kerentanan itu dipandang tajam oleh BPK telah melampaui batas terbaik yang direkomendasikan oleh lembaga internasional.

Namun, pernyataan BPK ini dianggap kurang bijak dalam ikut serta mendorong terciptanya situasi yang kondusif, dan kerjasama antar lembaga disaat bangsa dan negara menghadap krisis kesehatan dan kontraksi ekonomi.

Seperti yang dilansir beritajatim.com pada (26/6/2021) Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah yang juga berposisi sebagai anggota DPR RI dari Dapil Madura ini, ia mengatakan bahwa dirinya tidak panik.

“Saya kira pemerintah dimanapun tidak akan mau terbelit utang, dan mewariskan utang kepada generasi berikutnya hingga menjadi beban yang tidak tertanggungkan. Dan, perlu publik ketahui bahwa Menteri Keuangan telah membuat ketentuan mitigatif, melalui Keputusan Menteri Keuangan No 17/KMK.08/2020 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Beleid inilah yang dirujuk oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dalam menjalankan kebijakan utang pemerintah. “

Atas dasar argumen tersebut ia juga menyampaikan beberapa hal yang menyangkut kebijakan utang pemerintah, diantaranya:

  1. Dalam kerja bersama, gotong royong, bahu membahu antar lembaga dan kementerian untuk menanggulangi covid19 dan dampak sosial ekonominya, diperlukan komunikasi yang produktif. Antar lembaga dan kementerian hendaknya tidak saling “menyerang” dimuka umum. Sikap ini jauh dari kepatutan dan tidak menjadi teladan yang baik baik rakyat yang sedang sudah menghadapi pandemi.
  2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara. Sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya diatur kuat oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang No 6 tahun 2006, maka segala tugas dan fungsi serta tindakannya harus mengacu pada ketentuan perundang undangan dan produk turunannya, bila ada pertimbangan lain diluar undang undang, hal itu bukanlah yang utama dan bukan menjadi acuan BPK menyatakan pendapat untuk dijadikan landasan dalam menilai kinerja subyek pemeriksaan.

BPK akan lebih bijak bila menemukan berbagai praktik internasional yang baik dalam tata kelola utang pemerintah, lebih bijak bila BPK menjadikannya sebagai rekomendasi tambahan yang sifatnya saran kepada pemerintah. Sebab yang utama dari rekomendasi BPK yang bersifat mengikat adalah ketentuan perundang undangan.

  1. Profil utang pemerintah dengan mengacu data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan menunjukkan resiko valas yang menunjukkan tren penurunan. Dari total utang pemerintah pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.778 triliun, sebesar Rp. 1.808,9 triliun (37,8%) dalam bentuk valas. Pada tahun 2020 porsi valas naik ke level Rp. 2.037 triliun (33,5%) dari total utang Rp. 6.074,6 triliun. Langkah ini masih dalam koridor Keputusan Menteri Keuangan No 17/KMK.08/2020 memang ditetapkan porsi utang pemerintah dalam komposisi valas maksimal 41%.
  2. Rata Rata Tertimbang Jatuh Tempo atau Average Time to Maturity (ATM) utang pemerintah menunjukkan tren penurunan. Setidaknya pada rentang 2016-2020 ATM menunjukan angka dibawah 9 tahun. Posisi ini menunjukkan indikator manajemen utang terkelola dengan baik. ATM utang pemerintah pada tahun 2016 diangka 9.1, tahun 2017 diangka 8.7 tahun, 2018 diangka 8.4 tahun, 2019 diangka 8.5 tahun dan 2020 diangka 8.8 tahun. Data ini menjelaskan bahwa manajemen penerbitan, penjualan, dan jatuh tempo utang pemerintah dijalanken dengan tata kelola yang baik.
  3. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari utang, pemerintah telah menempuh langkah kreatif menggunakan berbagai strategi, Berbagai skema proyek tidak harus bergantung pada APBN. Pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan program program pemerintah dari sumber utang, termasuk juga skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta murni, termasuk menuntut kinerja BUMN baik agar deviden BUMN memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
  4. Pemerintah juga telah mengajukan usulan revisi Undang Undang Ketemtuan Umum Perpajakan (KUP) kepada DPR. Diharapkan ada kompatibilitas antara postur ekonomi nasional dengan sistem perpajakan nasional. Dampaknya diharapkan rasio pajak akan meningkat, kompatibel dengan peningkatan perekonomian nasional. Langkah ini sebagai jalan untuk mengurangi gap dan ketertinggalan antara rasio pajak terhadap PDB dengan rasio utang terhadap PDB. Sehingga Debt to Income Ratio (DTI) kita makin kuat.

MH Said Abdullah juga menambahkan bahwa dari pernyataanya ini sekiranya mampuh menjernihkan sengkarut opini terkait utang pemerintah. Isu ini menurutnya sangat sensitif dan kerap dijadikan alat untuk menyerang pemerintah, bukan dalam kerangka dialog yang produktif dan konstruktif.

Pewarta: Dimas Tri Pamungkas











Leave a Reply

Your email address will not be published.