June 26, 2022

Pemberlakuan Vaksin Wajib, Menuai Kritik Ketum GPI Jakarta Raya Rahmat Himran

JAKARTA,NSM- Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya Rahmat Himran menegaskan prinsip dasar program vaksinasi harus gratis dan bersifat sukarela atau tidak boleh ada paksaan bagi masyarakat untuk divaksin.

Hal ini sebagai respons adanya warga Jakarta yang menggugat kewajiban ikut vaksinasi di Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020.

Lantaran memuat sanksi Rp5 juta jika menolak divaksin, warga menilai ini bentuk pemaksaan.

“Selalu saya sampaikan prinsip dasar program vaksinasi dalam konteks pandemi. Pertama, harus gratis, kedua harus sukarela sehingga tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh ada kewajiban. Apalagi dikenakan sanksi denda ataupun hukuman. Itu tidak boleh,” kata Himran.

Menurutnya, bahkan yang lebih parah lagi ia mendapatkan laporan dari beberapa warga penghuni Rumah Susun (Rusun) disetiap Kantor Unit Pengelolah Rumah Susun (UPRS) di DKI Jakarta mewajibkan penghuni unit untuk vaksin.

Jika tidak melakukan vaksinasi akan dikenai sanksi administratif berupa evaluasi perpanjangan Surat Perjanjian Sewa.

Ia mengatakan hal ini seharusnya tidak terjadi dan menegaskan Pemerintah DKI Jakarta Anies Baswedan harus segera mengevaluasi persoalan ini.

Dirinya berharap jangan sampai warga DKI Jakarta merasa ketakutan dengan ancaman wajib Vaksin tersebut.

Menurutnya pemaksaan suntik vaksin melanggar hak asasi manusia yang disepakati PBB. Selain itu, program vaksinasi yang dilakukan atas dasar paksaan tidak akan membuat vaksinasi berhasil.

“Itu selain akan melanggar hak asasi, kedua akan jauh dari potensi keberhasilan vaksinasi itu sendiri. Jangan dianggap akan baik. Literatur menunjukan tidak, makanya prinsipnya harus dua itu, gratis dan sukarela,” paparnya.

Meskipun program vaksinasi harus mencapai 70% dari total penduduk di sebuah negara. Namun, prinsip sukarela harus dijunjung tinggi.

Hal ini telah dilakukan oleh negara-negara seperti Singapura dan Kanada yang berhasil menerapkan program vaksinasi.

Adapun jika dengan prinsip sukarela ini kesulitan mencapai angka maksimal, maka harus ada strateginya.

Strategi tersebut dengan menerapkan strategi komunikasi resiko yang benar, tepat dan efektif tutup Himran.

Sayangnya saat di hubungi Ketua Satgas Covid 19 Erick Thohir yang juga Menteri BUMN, melalui WhatsApp belum mendapatkan Tanggapan, begitu pula Juru Bicara Kepresidenan Fachrul melaui WhatsApp belum juga memberikan tanggapan.

Begitu pula saat di hubungi Prof. Wiku Adisasmito Ketua Tim Pakar Gugus Covid 19 , belum juga memberikan Tanggapan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak NSM akan kembali melakukan Klarifikasi kepada Pihak Pemerintah terhadap Pernyataan Ketua GPI Rahmad Himran.

Penulis: Mafani Fidesya, S.I.Kom











Leave a Reply

Your email address will not be published.