June 26, 2022

Soal PPKM Darurat, Agus: Perusahaan Industri Wajib Mengantongi IOMKI

JakartaNSM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan pernyataan terkait kebijakan sektor perindustrian dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Bali dan Jawa.
Dalam beberapa poin, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diizinkan beroperasi apabila sudah mengantongi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan tergolong dalam sektor esensial dan kritikal.

“Hanya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI serta tergolong dalam sektor esensial dan kritikal yang dapat beroperasi sesuai dengan jumlah staf maksimal yang telah ditetapkan dalam instruksi Kemendagri No 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19,” paparnya, dikutip dari ig kemenperin_ri, Sabtu (3/5/2021).

Nantinya, perusahaan tersebut diminta lapor soal operasional dan mobilitas kegiatan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas).

“Para perusahaan tersebut wajib melaporkan operasionalisasi dan mobilitas kegiatan industri serta pelaksanaan protokol kesehatannya melalui SIINAS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat edaran Menteri Perindustrian No 2 Tahun 2021 tentang partisipasi industri,” sambungnya.

Sosok yang karab disapa Agus itu mengatakan, IOMKI yang telah dimiliki dapat dicetak dan ditempelkan pada sarana dan prasarana operasional dan mobilitas perusahaan.

“IOMKI yang dimiliki perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri dapat dicetak dan ditempelkan pada sarana dan prasarana industri yang terkait dengan operasionalisasi dan mobilitas perusahaan yang bersangkutan, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk mobilitas staf dan karyawan,” katanya.

Untuk menjalankan itu, pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah instansi lainnya.

“Kemenperin akan bekerja sama dengan dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali,” katanya.

Dengan demikian, pihak berwenang diharapkan agar memeriksa IOMKI perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

“Aparatur yang bertanggung jawab dalam pengawasan PPKM Darurat Covid-19, dapat memeriksa kebenaran dan kesesuaian IOMKI yang dimiliki perusahaan terkait melalui tanda elektronik yang tercantum dalam IOMKI. Apabila diperlukan, dapat diverifikasi ke Kemenperin,” ujarnya.

Agar PPKM Darurat berjalan lancar, lanjut Agus, Kemenperin melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Industri, dan Asosiasi Kawasan Industri.

“Kemenperin akan melibatkan Kadin, Apindi, Asosiasi Industri, dan Asosiasi Kawasan Industri untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku uasaha industri agar pelaksanakan PPKM Darurat dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Selain itu, Kemenperin juga akan bersinergi dengan Satgas Covid-19 di pusat dan daerah dalam pemantauan penerapan protokol kesehatan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

Meski demikian, Kemenperin akan memastikan kebutuhan pokok masyarakat agar terpenuhi.

“Kemenperin senantiasa memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan, baik dalam rangka penanganan masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 maupun pencegahan penyebaran Covid-19,” tegasnya.

(Al-Afgani Hidayat, Lc., S.H)

Sumber Berita: Akun ig kemenperin_ri
Sumber Foto: ig kemenperin_ri











Leave a Reply

Your email address will not be published.