NASIONAL
SUARA MERDEKA
December 3, 2021

Pekerja Patut PPKM, Pengawas dan Mediator Terus Koordinasi Dengan Satgas Covid-19

TANGERANG, NSM – Kawal PPKM Darurat, Menteri Ketenagakerjaan instruksikan pengawas dan mediator terus untuk koordinasi dengan Satgas Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauziyah, terus mendorong pengawas dan mediator untuk terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dalam mengawal pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Khususnya untuk perlindungan hak pekerja.

Koordinasi yang dilakukan Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat penegak hukum lainnya dimasa PPKM Darurat seperti saat ini diyakini bahwa akan menciptakan suasana yang kondusif bagi keberlangsungan usaha.

Sebab, kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, dan Satpol PP dalam waktu bersamaan saat pemberlakuan PPKM Darurat dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang kondusif bagi keberlangsungan usaha.

“Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan usaha karena diperlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain” ujar Bu Ida saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Antisipasi Dampaknya di Bidang Ketenagakerjaan dengan Kadisnaker se Jawa dan Bali secara virtual di Jakarta, hari Jumat (9/7).

Beliau menjelaskan bahwa meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum K3 di perusahaan akan tetapi dalam suasana saat PPKM Darurat saat ini, dibutuhkan koordinasi dengan aparat hukum lainnya. Yang juga melaksanakan penegakan PPKM Darurat.

“Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan disisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak terorganisirdengan baik” ujar Bu Ida.

Beliau menambahkan bahwa langkah lainnya yang perlu dilakukan adalah Pengawas Penegak Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan yaitu langkah pertama, tindakan preventif-edukatif dan langkah kedua, bagi Pengawas Ketenagakerjaan adalah tindakan represif non justicial. Lalu setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan dan PPKM Darurat.

Sumber Berita : @Kemanker/Instagram
Sumber Foto : ayojakarta.com

Desi Oktavionika S.I.Kom – NSM











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *