NASIONAL
SUARA MERDEKA
September 18, 2021

Wapres : 8 Ribu Lokasi PETI Segera Ditutup Melalui PePres, KPK : PETI Sangat Merugikan Negara, Ini Kata Kementerian ESDM, Ombudsman

_________

JakartaNSM , Pemerintah sudah mewanti wanti terhadap adanya dugaan Pembiaran PETI Beroperasi hingga sekarang, Terutama Daerah daerah Berdampak Kerusakan Hutan dan Lingkungan, Hingga Membuat Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Angkat Bicara.

Wapres Mengatakan bahwa Permasalahan Tambang Emas Ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) mulai di “Godok” Peraturan Presidennya, untuk dilakukan Penutupan.

” Kan Sementara Digodok Peraturan Presiden Terkait Pentupan PETI itu,’ Ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Menambahkan ada sekitar 8.000 ( delapa ribu) Lokasi Titik Tambang Ilegal akan di Tutup, Melalui Peraturan Presiden.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin sebelumnya telah mengumumkan pula, pemerintah telah menyiapkan Perpres mengenai Pertambangan Ilegal dan akan menutup 8.000 titik tambang tanpa izin yang ada di seluruh Indonesia.

_______

Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah pemerintah terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan penambangan ilegal.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam keterangannya di Jakarta.

“Peran pencegahan KPK mengacu pada Pasal 6 UU 19/2019. Soal tambang departemen pencegahan KPK sudah terlibat sejak pimpinan periode lalu. Terakhir kami pun dengan Menko Kemaritiman dan Investasi menindaklanjutinya dengan rapat terbatas pimpinan KPK dan departemen pencegahan,” katanya, seperti dikutip MEDIAINDONESIA.

Diketahui, Satgas tersebut bakal dibentuk melalui Peraturan Presiden mengenai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan Reklamasi Pascatambang.

Selain merugikan pendapatan negara, Imbuh Lili, tambang ilegal juga mengakibatkan kerusakan alam serta sangat rawan mengandung praktik korupsi.

______

Sementara Anggota Komisi VII DPR, Tifatul Sembiring juga menyambut baik pemerintah yang akan membuat Perpres mengenai Satgas pemberantasan tambang ilegal tersebut.

Ia menyarankan agar Satgas tidak hanya melibatkan TNI dan Polri tetapi juga KPK. Aktivitas pertambangan ilegal rentan terjadi praktik rasuah dan merugikan masyarakat setempat.

“Kami sudah lama mendorong KPK dan Mabes Polri untuk terjun langsung menindak mafia pertambangan di daerah menyusul adanya dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan izin usaha pertambangan (IUP) selain kerusakan lingkungan,” ujarnya.

______

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sependapat dengan hal tersebut. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mendorong penegak hukum (KPK dan Polri) untuk menindak perusahaan yang nakal.

“Itu sudah ranahnya penegak hukum apalagi kalau perusahaan itu sudah dicabut IUP-nya tetapi masih melakukan aktivitas penambangan tentu bukan lagi menjadi tanggung jawab ESDM tetapi sudah bagian Polri atau KPK,” tegasnya.

——-

Data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut, tata kelola penyelenggaraan urusan pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara perlu banyak pembenahan. Sepanjang 2019, terdapat 97 laporan terkait pertambangan dan SDA yang didominasi oleh tata kelola perizinan pertambangan.

(Al-Afgani Hidayat, Lc., S.H)

Sumber berita: MEDIA INDONESIA











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *