NASIONAL
SUARA MERDEKA
September 18, 2021

Soal Tambang Rakyat Di Sulteng, Agus : WPR/WP Parimo Sudah Keluar Dari Bupati , 11 Rekom Belum Keluar

_____

Kalau tidak didesak , Masyarakat Kecil Penambang Rakyat Tetap Menjadi Bulan Bulanan Penegak Hukum, Sehingga Perhatian Pemerintah Mempercepat Tata Ruang WPR WP di Seluruh Sulawesi Tengah adalah Sebuah Langkah Efektif untuk melindungi Penambang Rakyat.

Sedangkan Untuk Tambang Dongi Dongi Tergantung dari Kebijakan Bupati Poso dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

______

JAKARTA NSM- Inilah Cara Putra Sulteng yang Berkarier Sebagai Pengacara Gus Agus Floureze, Agar Tambang Di Sulawesi tengah (Sulteng) Berizin dan Memiliki Legalitas, salah satu Kordinasi Agus lakukan adalah agar 12 Bupati sesegera Mengeluarkan Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Pertambangan (WP) .

Menurut Agus , Pihaknya Selasa Malam ( 27/7) telah berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi tengah, Untuk Mempertanyakan terkait Perkembangan WPR dan WP wilayah Sulawesi Tengah.

Pihak Dinas Di Wakili Yudi, menjabarkan Kepada Agus Floureze bahwa dari 12 Kabupaten , Baru Kabupaten Parigi Mautong (Parimo) sudah dikeluarkan Rekomendasi dari Bupati Parimo untuk ditindak lanjuti kepihak Menteri ESDM Arifin Tasrif.

” Kita Tidak Boleh Secara Parsial mengajukan Rekomendasi Ke Menteri ESDM, akan tetapi secara keseluruhan Di 12 Kabupaten,” Ujar Yudi kepada Agus Floureze.

Yudipun menjelaskan salah satu Dinas Tata Ruang di Wilayah Poso masih menerapkan Lockdown , sehingga waktu untuk menetapkan Tata Ruang Tambang Emas Wilayah Poso menjadi agak lambat.

Diapun memaparkan untuk Tambang Emas Wilayah Dongi dongi, tergantung dari Bupatinya , apakah masuk dalam WPR/WP atau tidak, karena Wilayah Tersebut Masih Masuk Konservasi Hutan Lindung.

Itupun menurut Yudi , Tergantung Pembicaraan antara Bupati Poso dengan Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Diapun menjelaskan, Bahwa Pihaknya sudah 2 Bulan ini telah mengirimkan kepada 12 Bupati di Sulteng untuk mempercepat Proses Penetapan Tata Ruang WPR/WP, agar segera diajukan ke Menteri ESDM secara Keseluruhan.

Yudi menerangkan pula, agar Bupati di 11 Kabupaten dapat mempercepat Proses Rekomendasi WPR/ WP nya .

***











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *