NASIONAL
SUARA MERDEKA
September 18, 2021

Soal Calon Bintara Rafael, IPW : Polda Sulut Memperburuk Institusi Polri Di Masyarakat Indonesia

____

Ini sama halnya Gunung Es, Pengaruh Media Sosial dapat Mengawasi Kinerja Kepolisian terhadap kinerjanya, mau tidak mau, masyarakat dan media sosial pemegang peran penting, untuk memberihkan Eksterkoreksi kepada Institusi Polri

____

JAKARTA NSM- Kalau Anggapan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso , bahwa masih adanya dugaan Permainan KKN dalam Penerimaan Calon Bintara Polri di Polda Sulawesi Utara (Sulut).

Mau tidak mau Persoalan Calon Bintara Polri Rafael yang lulus kemudian dibatalkan diganti dengan nama yang lain, dianggap sangat memalukan Institusi Polri, apalagi Permasalahan Rafael ini sudah sampai ditelinga Presiden Republik Indonesia.

IPW mengatakan diatasi atau tidak Permasalahan Rafael, Masyarakat Indonesia Menilai, Institusi Polri dianggap Sangat Buruk Dimata Masyarakat, apalagi kesalahan tersebut sangat fatal dan disaksikan Ratusan Jutaan Mata Masyarakat Indonesia.

Karena desakan Publik yang cukup tinggi, Kapolda Seolah seolah-olah menjadi Pahlawan Menyelamatkankan Rafael dengan alasan Penambahan Quota, sehingga Rafael diterima lagi.

” Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut,” katanya dalam keterangan GenPI.co peroleh, Sabtu (31/7).

IPW menganggap pula adanya indikasi kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri, sehingga Karo SDM Seharusnya di Copot dari Jabatannya.

Kendati demikian IPW Meminta Mencopot Penanggung Jawab Penerimaan Calon Bintara Polri di Polda Sulut , sehingga Pernyataan Kalimat IPW Tersebut di Tujukan Kepada Karo SDM beserta Jajarannya.

“Di balik fenomena ini, memperlihatkan jika penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip “betah” (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri,”ujar Sugeng dikutip dari Fajar.co.

Selain itu, dia menjelaskan dengan kejadian ini, Kapolri harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal, seperti Kompolnas untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.

“Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut,” ujarnya IPW dikutip dari Media GenPI dan Fajar.

Saat dihubungi Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana melalui sambungan WhatsApp, belum di jawab, jika mendapatkan Tanggapan dari Kapolda, hak klarifikasi akan dimuat di edisi berikutnya.











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *