NASIONAL
SUARA MERDEKA
September 18, 2021

Kapolri Akan Lakukan Penegakan Hukum PETI, Agus Floureze Sarankan Rakyat Kecil dilakukan Restotif Justice

___

Tuduhan Menepis bahwa Oknum Polri Terlibat Di Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Terjawab Sudah, Hanya dalam waktu 3 Hari Surat LBH Phasivic telah dijawab Kapolri, agar Bareskrim Polri menindak lanjuti Terkait Penutupan PETI tersebut

____

JAKARTA NSM- Dari Alur Surat diajukan LBH Terkait Penegakan dan Penutupan PETI kepada Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo, Hanya Berselang 3 Hari dari Surat di ajukan, Surat Tersebut diarahkan. Ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Adrianto, yang selanjutnya diserahkan kepada Dirtipiter Polri.

Dalam Pertemuan dengan Tim Dittiper Polri sebelum di Terbitkan Surat Penegakan Hukum Para Pelaku PETI, Pihak Ketua LBH Phasivic Jakarta Pusat Agus Floureze menyarankan beberapa hal diantaranya :

  1. Pemberlakuan Khusus Kepada Penambang Kecil dalam Proses Penegakan Hukum Untuk dilakukan Restotif Justice
  2. Para Pelaku Tambang yang menggunakan Alat berat jenis Eskavator masuk di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dilakukan Penegakan Hukum hingga pada tahap P21 dan disidangkan.
  3. Membuat Formulasi Baru yang menyampingkan Pasal 158 UU Minerba kepada Rakyat Kecil Yang Mengais Riski Mengisi Perut hanya bekerja di Pertambangan Rakyat.
  4. Para Pelaku Usaha atau Pemilik Alat Berat yang bermain di WPR Disarankan Mengurus Izin IUP dan Larangan IPR untuk menggunakan Alat Berat.
  5. Rakyat Kecil yang menambang Harus Mementingkan pula dampak lingkungan, misalnya larangan penggunaan air keras , Mercuri, sianida dan Air Keras lainnya.
  6. Agar Setiap Polda Seluruh Indonesia Melakukan Pemantauan PETI

Hal ini disahuti Tim Dirtipiter Polri, Agar dalam waktu 7 hari kedelapan dibahas bersama pihak LBH Phasivic, terkait saran sarannya.

Tri dan Gusman Mewakili Tipiter mengatakan pula, bahwa selain LBH, pihak Dittiper akan mengundang Seluruh Stakeholder Baik Kementerian ESDM maupun Kementerian Lingkungan Hidup.

” Karena Tugas Polri Hanya sebatas Penegakan Hukum sedangkan Urusan Penutupan Nanti dibahas bersama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam waktu dekat ini,” Ujar Tri.











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *