NASIONAL
SUARA MERDEKA
September 18, 2021

Ini Kata Ketua FORPEKA , Ketika Pandemi Covid 19 Dimanfaatkan Pembentukan DOB Kotawaringin

___

Forpeka Merupakan Organisasi Pemuda Kalimantan Tengah yang didirikan dari Tahun 2020 , di Ketuai Novia Adventy , Yang mampu menyuarakan Kaum Milineal Masyarakat Kalteng, kali ini dia bersuara Agar Pemerintah Memperhatikan Penanggulangan Pandemi Covid 19, bukan DOB yang didahulukan

______

JAKARTA NSM- Ditengah situasi Krisis nasional menghadapi pandemi Covid-19, Yang mengakibatkan Banyaknya Masyarakat Terpapar Covid, Ternyata Pemerintah Daerah dan DPRD Kalteng lagi sibuk sibuknya mengurus Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang membuat sebagian masyarakat tidak sepaham dengan Konsep Tersebut.

Katakan Saja, Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka) , Ketua Forpeka Novia Adventy Juran Founder melalui Via Telepon Kamis (5/8) Mengatakan, Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kalteng seharusnya lebih memfokuskan pada Persoalan Pandemi Covid 19, ketimbang Permasalahan DOM Kotawaringin.

Dia menyayangkan akibat Pemerintah Provinsi Kalteng Menfokuskan pada DOB, terjadi Kerumunan Massa saat Vaksinasi yang cukup panjang, yang mengakibatkan sebagian Masyarakat tidak mendapatkan Vaksin.

” Situasi pandemi semakin melilit leher rakyat dengan berbagai krisis dan penderitaan, apalagi penanganan pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan baik dalam skala nasional maupun daerah rasanya belum mampu untuk menekan penyebaran virus ini, berbagai kebijakan yang dikeluarkan juga bukan tanpa konsekuensi dan masyarakat semakin berada dibawah krisis yang berkepanjangan, Ternyata Pemerintah Tidak Fokus dan hanya memikirkan DOB,” Tegas Aktivis Kalimantan Tengah ini.

Novi Menyoroti pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sungguh membuat mati nurani di tengah perjuangan dan penderitaan rakyat menghadapi pandemi Covid-19,

“Penanganan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah belum juga mampu mengendalikan penyebaran virus Corona. Pembatasan sosial mulai dari PSPB – PPKM-PPKM Mikro terbukti mengalami kegagalan dalam penerapannya kenaikan angka kasus secara nasional mencapai lebih dari 30.000 kasus dan Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan lonjakan kasus yang besar dan seharusnya hal tersebut menjadi warning serta prioritas pemerintah dan DPRD Provinsi Kalteng”. Tegasnya

” Dalam pandangan kami tidak ada hal mendesak yang melegitimasi keputusan keliru Pemerintah dan DPRD Kalteng untuk menyepakati pembentukan DOB Kotawaringin. Apalagi ditengah pandemi dimana rakyat dikepung masalah sosial dan kesehatan, wajar rakyat bertanya ini untuk kepentingan siapa? Saya pikir harus dilakukan evaluasi kritis untuk mengingat kan DPRD dan pemerintah Kalteng tentang tugas dan tanggung jawab mereka di tengah situasi ini,” Tegas Ketua Forpeka Kalteng.

**””











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *