NASIONAL
SUARA MERDEKA
September 18, 2021

Kapolri Keluarkan Telegram Kepada Seluruh Kapolda, Terkait Percepatan Izin dan Pertumbuhan Ekonomi

____

Komjen Pol Agus mengatakan jajaran Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Bukan malah menghambat pertumbuhan ekonomi nasional .

Kapolda agar memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan kordinasi

______

JAKARTA NSM– Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo adalah orang sangat Peka Terhadap Perkembangan Ekonomi di Kuartal IV Tahun 2021, Salah satu Isi Telegram adalah Agar Pemerintah Melakukan Percepatan Perizinan, Menghindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif dengan masyarakat.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH.MH Mengatakan bahwa Kapolri Menerbitkan Surat Telegram dalam rangka menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III dan kuartal-IV tahun 2021, sebagai Wujud Komitmen Polri di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mencapai 7,07 persen pada kuartal ke-II.

Komjen Pol Agus mengatakan jajaran Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Bukan malah menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Polri mendukung penuh pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Agus dalam keterangannya, Sabtu (7/8/2021).

Surat Telegram tersebut bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021 dan ditujukan kepada para Kapolda agar memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan kordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di wilayah masing-masing.

Adapun instruksi Kapolri adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD) melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

2. Mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinian berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi diwilayah masing-masing.

3. Menghindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan Wakil Ketum LBH Phasivic Marselinus Abi SH, mengatakan Program Edaran Kapolri dituujukan Ke Kapolda Seluruh Indonesia dianggap Komprehensif, karena dituding Banyaknya Kelalaian Pajak akibat tidak serius Pemerintah Menyelesaikan Izin. Salah satunya Izin Pertambangan.

” Beliau Orangnya Cukup Tanggap, melihat situasi Masyarakat, apalagi tetang Hukum Pilih Buluh, mantaplah Kapolri, termasuk situasi Penegakan Hukum dianggap Kontra Produktif,” tegas Pengacara Nasional ini.

Agus Floureze











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *