NASIONAL
SUARA MERDEKA
October 23, 2021

Kencaman Keras dari Novia Terhadap Hukuman Terhadap Petani Antonius

______

____________

JAKARTA NSM, Novia Adventy Juran Founder Forum Pemuda Kalteng, sangat menyesal dan keberatan terhadap Putusan Hakim satu tahun penjara serta denda lima puluh juta rupiah kepada Petani bernama Antonius asal Desa Kamawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Novia hal ini merupakan potret buramnya Peradilan Indonesia sebagai negara Hukum yang sangat bertentangan dengan pendiri bangsa telah menyepakati bentuk negara berdasarkan pada hukum (rechstaat).

Diapun mengatakan Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana hukum tidak dimaknai sebagai ilmu Positivistik belaka akan tetapi lebih pada ilmu tentang kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Sehingga kata Novia bahwa Realitas kontekstual yang terjadi dalam peradilan Indonesia secara khusus dalam kasus Peladang Dayak Antonius menunjukkan kepada bahwa pemahaman holistik terhadap hukum dewasa ini sudah keluar dari jalur cita-cita pendirian bangsa.

” Kasus Antonius dan berbagai kasus kriminalisasi Peladang Dayak lainnya telah menciderai rasa keadilan dan menjadi potret buram penegakan hukum peradilan kita,” tegasnya.

Diapun mengatakan Esensi Hukum bukanlah suatu hal yang mati akan tetapi hukum selalu bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan zaman serta melihat realitas kontekstual masyarakat. Kasus-kasus seperti Antonius, perjuangan masyarakat Adat Laman Kinipan adalah contoh kecil dari liarnya penegakan hukum berparadigma positivistik legalistik tanpa ada yang bisa mengendalikan bahkan pemikiran positivistik legalistik ini telah mengakar pada hakim sebagai aparat pemutus pada peradilan. Sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum progresif dan dibarengi dengan pembenahan sistem hukum pidana baik dalam segi substansi, struktur maupun budaya hukum.

Lanjut Novia bahwa Putusan Kasasi oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 8 September 2021 yang menolak permohonan kasasi Antonius bertentangan terhadap komitmen pemerintah yang selama ini digaungkan untuk menghormati terutama memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat serta hak-hak tradisional nya. Seperti tertuang di pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Daeng Agus Floureze











Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *