August 16, 2022

Presiden Jokowi : Penambang Rakyat Diberikan Pemahaman Tidak Menggunakan Mercury Dan Alat Berat


JAKARTA-NSM, Soal Permasalahan Zat Kimia Mercury dan Alat Berat di Pertambangan Rakyat telah disampaikan Presiden Jokowido 6 Bulan Lalu, yang dianggap menimbulkan Kerusakan Lingkungan, Hutan dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar, sehingga segera di Tertibkan.


Menurut Presiden Banyaknya kasus penggunaan bahan kimia berbahaya dan alat berat yang merusak hutan itu di sejumlah pertambangan rakyat membuat Pemerintah segera mengambil tindakan.


“Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 hotspot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya. Bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250 ribu penambang, tapi juga berdampak pada kesehatan keluarga, terutama anak-anak, serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang, dan belum lagi kerusakan Hutan diakibatan alat berat” ujar Presiden, (Dikutip Pemberitaan Suara.Com (9/3) saat memimpin rapat terbatas mengenai penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat di Kantor Presiden, Jakarta.


Sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Minamata di Kumamoto, Jepang, pada 10 Oktober 2013 silam, Indonesia tentunya tidak boleh membiarkan hal tersebut untuk terus terjadi.

Oleh karenanya, dalam rapat terbatas tersebut , Presiden Jokowi memberikan tujuh instruksi terkait hal tersebut kepada jajarannya.

Sebagai instruksi pertama, Kepala Negara meminta untuk dilakukannya pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan.

Selanjutnya, Presiden menginstruksikan agar penggunaan merkuri dan alat berat pada tambang-tambang rakyat harus segera dihentikan.


“Kedua, penggunaan merkuri dan alat berat pada tambang rakyat harus segera dihentikan, harus dilarang. Dan Kapolri Sudah melakukan hal itu, ” ucapnya.


Presiden Mengatakan Pula Setelah nantinya dilakukan pengaturan tata kelola, pengawasan menjadi hal penting yang harus dilakukan.

Penggunaan merkuri ke depannya diharapkan tidak hanya dilarang dari pertambangan rakyat, tapi juga pada pertambangan skala menengah dan besar.


“Ketiga, setelah diatur tata kelolanya, saya minta terus diawasi secara ketat dan berkala mengenai penggunaan merkuri. Bukan hanya di tambang-tambang rakyat, tapi juga di pertambangan skala menengah dan besar,” Jokowi menegaskan.


Pengawasan terhadap sumber distribusi merkuri menjadi instruksinya yang keempat. Disinyalir, penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat terjadi karena banyak impor merkuri yang dilakukan secara ilegal.


“Saya juga minta dilihat lagi tata niaga pengadaan dan distribusi merkuri, termasuk pengawasan importasi merkuri. Karena saya mendapatkan informasi banyak merkuri impor ilegal yang masuk ke tambang-tambang rakyat,” kata Presiden.


Tragedi yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang, sekitar akhir 1950-an akibat pencemaran merkuri cukup menjadi contoh bagi dunia. Maka itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memandang perlunya pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh merkuri.


“Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pencemaran merkuri juga bisa berakibat tidak hanya bagi para penambang dan keluarganya, tapi juga pada masa depan anak-anak mereka, baik lahir cacat fisik maupun cacat mental,” ujarnya.


Penambangan ilegal tentunya tak diharapkan oleh seluruh pihak, apalagi bila mempertimbangkan masalah sosial dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Meski demikian, pemerintah tak menutup mata terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas tersebut. Pengalihan mata pencaharian dipandang perlu untuk dilakukan.


“Keenam, saya minta solusinya bukan sebatas penutupan atau penertiban tambang rakyat ilegal. Tapi juga diupayakan pengalihan mata pencarian bagi para penambang ini,” ucapnya.

DAF











Leave a Reply

Your email address will not be published.