August 14, 2022

Praktisi Kepolisian Agus Flores : Polri Dibawah Naungan Menteri Langgar Konstitusi


“Artinya yang ngomong seperti itu, Polri dibawah Menteri sama halnya , Orang itu diperiksa kesehatannya, siapa tau ada syaraf ingatannya lepas, ,” ujar Agus Blesteran Jawa Flores Bugis ini


JAKARTA, NSM,  Praktisi Kepolisian dan Intelijen Agus Flores , ketika diwawancarai media terkait Pengalihan Lembaga Polri dibawah Naungan Menteri Pertahanan Keamanan Dalam Negeri, menurutnya bahwa yang bicara seperti itu di Periksa Dulu Kesehatannya dan hal itu melanggar Konstitusi.

Dia juga mengatakan Sejak Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan di Tahun 1945, Nama Lembaga Polri telah diatur di UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

” Itu sama halnya merusak Konstitusi Negara, dan Menodai Para Pejuang Kemerdekaan Yang berasal dari Polri, ” ujar Pengacara yang juga anak Kolong ini.

Pengacara yang merupakan Cucu Pejuang Pasukan Macan Tutul ini mengatakan pula, bahwa Merubah Polri dibawah Naungan Kementerian, tidak sembarangan , karena harus mendapatkan Persetujuan , Presiden , DPR dan Masyarakat Indonesia .

” Polri ini seharusnya di Posisikan Lebih Terhormat, bukan diobok obok dibawah kementerian, nanti kalau itu terjadi, Presidenburuk Buat Indonesia karena nantinya nomenklaturnya bisa saja sipil bisa jadi Kapolri,” tegasnya.

Aguspun mengatakan, Sejak Kepemimpinan Jendral Pol Listyo Sigit Menjadi Kapolri, Citra Lembaga Polri Dimata masyarakat sudah menjadi Baik, bahwa Program program Presiden dijalankan 100 Persen, baik penanganan Covid 19 maupun Vaksinasi, hingga masyarakat merasakan sekarang ini, kemudahan untuk menjalankan aktifitas ekonominya.

Program lain Mendukung Presiden diiantaranya Pemberantasan Mafia Tanah, Mafia Pajak , Hukum tak pandang bulu, ternyata dijalankan dengan Penuh Keseriusan oleh Kapolri dan Jajarannya.

” Seharusnya Keberhasilan Kapolri dan Jajarannya kita haturkan Jempol, Bukan membuat ulah wacana yang tidak jelas,” ujar darah Cucu Pejuang Polisi Macan Tutul ini.

Ketum LBH Phasivic se Indonesia ini mengatakan pula, bahwa Polri tetap mengikuti Amanah Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dan Polri tetap masih pada koridor amanah UU sebagaimana UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 8 ayat 1 UU tentang Polri disebutkan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Sementara ayat 2 menyebutkan, Polri dipimpin Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

” Artinya yang ngomong seperti itu, Polri dibawah Menteri sama halnya , Orang itu diperiksa kesehatannya, siapa tau ada syaraf ingatannya lepas, ,” ujar Agus Blesteran Jawa Flores Bugis ini.

****











Leave a Reply

Your email address will not be published.